Perolehan suara hasil Pemilu 2024 mengganti peta kekuatan politik di parlemen yang sepanjang 5 tahun terakhir dipahami partai koalisi pemerintahan. Alih- alih didominasi oleh partai pengusung Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka, pemenang Pemilihan Presiden 2024, dikala ini kekuatan gabungan partai politik rival mereka sanggup mengimbangi, apalagi sedikit lebih kokoh. Bila konstelasi ini bertahan sampai 2029, demokratisasi Indonesia yang belum lama dikabarkan mundur berpeluang buat kembali berjalan cocok dengan harapan.
Bersumber pada rekapitulasi suara hasil Pemilu 2024 yang diresmikan Komisi Pemilihan Universal( KPU) di Jakarta, Rabu( 20/ 3/ 2024) malam, terdapat 8 partai politik yang bakal melenggang ke Senayan, tempat anggota DPR berkantor, berkat perolehan suara yang melewati ambang batasan parlemen, ialah 4 persen dari total suara legal nasional. Undang- Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengendalikan, ambang batasan parlemen( parliamentary threshold) sebesar 4 persen. Cuma parpol yang melewati ambang batasan tersebut yang hendak diikutkan dalam penghitungan sofa DPR.
Parpol yang lolos ambang batasan pada Pemilu 2024 merupakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mencapai 25. 387. 279 ataupun 16, 72 persen dari total 151. 796. 631 suara legal nasional, Partai Golkar dengan 23. 208. 654 suara legal( 15, 28 persen), serta Partai Gerindra dengan raihan 20. 071. 708 suara legal( 13, 22 persen).
Tidak hanya ketiga parpol itu, terdapat pula Partai Kebangkitan Bangsa yang mencapai 16. 115. 665 suara legal( 10, 61 persen), Partai Nasdem dengan 14. 660. 516 suara legal( 9, 66 persen), serta Partai Keadilan Sejahtera yang mencapai 12. 781. 353 suara legal( 8, 42 persen). Menyusul di 2 posisi terakhir terdapat Partai Demokrat dengan raihan 11. 283. 160 suara legal( 7, 43 persen) serta Partai Amanat Nasional yang mendapatkan 10. 984. 003( 7, 24 persen).
Dari kedelapan parpol tersebut, 4 di antara lain ialah pengusung pendamping calon presiden- wakil presiden Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka yang memenangi Pemilihan Presiden 2024. Mulai dari Partai Gerindra yang dipandu Prabowo, Partai Golkar, Partai Demokrat, serta PAN. Bila diakumulasi, perolehan suara keempat parpol tersebut sebesar 43, 17 persen, yang hendak dikonversikan jadi perolehan sofa di DPR. Pada periode 2024- 2029, ada 580 sofa di parlemen.
Di luar Gerindra, Golkar, Demokrat, serta PAN, 4 parpol lain ialah pengusung 2 pendamping kandidat rival Prabowo- Gibran. PDI- P ialah pengusung Ganjar Pranowo- Mahfud MD. Sedangkan Nasdem, PKB, serta PKS mengusung Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar. Walaupun belum dikonversikan ke jumlah sofa yang hendak didapatkan, penumpukan perolehan suara parpol- parpol tersebut sedikit lebih besar dibanding para pengusung Prabowo- Gibran, ialah 45, 41 persen.
Dengan proporsi tersebut, kekuatan politik pendukung pemerintahan baru relatif imbang dengan kekuatan yang berpotensi buat terletak di luar pemerintahan. Walaupun para elite pengusung Prabowo, paling utama dari Gerindra, mengaku terus berupaya mengajak keempat parpol lain buat bergabung ke pemerintahan nanti, sampai dikala ini belum terdapat keputusan yang terbuat. PDI- P, Nasdem, PKB, serta PKS berpotensi jadi oposisi pemerintah.
Konstelasi politik di parlemen itu berbeda dengan hasil Pemilu 2019. Pada periode pemerintahan 2019- 2024, koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo- Ma’ ruf Amin mendominasi parlemen. Sepanjang dekat 4 tahun, 7 dari 9 parpol pendukung pemerintah memahami 471 dari total 575 sofa di DPR. Kekuatan itu meningkat sehabis Demokrat bergabung sebagian minggu kemudian sehingga kemampuan sofa di lembaga legislatif itu menggapai 525 sofa.
Prabowo Subianto, yang diresmikan selaku peraih suara paling banyak pada Pemilihan Presiden 2024, bersama pimpinan Koalisi Indonesia Maju dalam jumpa pers di kediamannya di Jalur Kertanegara, Jakarta, Rabu( 20/ 3/ 2024) malam.
Prabowo Subianto, yang diresmikan selaku peraih suara paling banyak pada Pemilihan Presiden 2024, bersama pimpinan Koalisi Indonesia Maju dalam jumpa pers di kediamannya di Jalur Kertanegara, Jakarta, Rabu( 20/ 3/ 2024) malam.
Dominasi parpol pendukung pemerintah menjadikan jalannya pemerintahan tanpa aral yang berarti dari parlemen. Tetapi, di sisi lain, mekanisme kontrol( checks and balances) jadi tergerus. Beberapa rancangan undang- undang yang menuai kritik publik, misalnya, senantiasa dapat disahkan. Contohnya, Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja, perbaikan Undang- Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta yang terkini rencana pengesahan Rancangan Undang- Undang Wilayah Spesial Jakarta.
Tidak optimalnya guna parlemen ini ikut menggerus mutu demokrasi Indonesia. Mengutip laporan V- Dem Democracy Index 2024, indeks demokrasi Indonesia menyusut dari 0, 43 pada 2022 jadi 0, 36 pada 2023. Bertepatan dengan itu, peringkat Indonesia turun dari peringkat ke- 79 jadi ke- 87, di dasar Papua Niugini serta Timor Leste. Penyusutan indeks demokrasi apalagi nampak selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pada 2014, indeks demokrasi masih terletak di angka 0, 52.